Syaukani, Antara Singapura dan Ponari (Kaltim Post 27/2/09)

Mengapa keluarga Pak Syaukani Hasan Rais, mantan bupati Kutai Kartanegara, ingin membawa beliau ke Singapura?(Kaltim Post 25/2/09) Apakah dokter di RS Pusat Pertamina tidak cukup kompeten untuk menangani Pak Syaukani? Apa mereka sudah angkat tangan? Meski kurang nyaman didengar, sangat wajar bila pertanyaan itu muncul. Apalagi karena keluarga merasa kondisi mantan pejabat yang tersandung kasus korupsi tersebut tak kunjung membaik setelah berminggu-minggu perawatan di rumah sakit.

Bagaimana jika kita bawakan air dari dukun cilik Ponari Jombang? Siapa tahu sembuh? Bukankah menurut kabar burung Ponari juga ampuh? Bukankah ia dipercayai beribu manusia?

Meski berbeda tempat, Singapura dan Jombang, keduanya menunjukkan satu sisi yang sama. Penurunan tingkat kepercayaan pada dunia kedokteran di Indonesia. Juga kegagalan Pemerintah, profesi dokter dan industri kesehatan dalam meyakinkan masyarakat tentang mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan yang paripurna.

Kita harus akui itu. Bukan buruk muka cermin dibelah. Tapi muka kitalah yang mesti dipoles dan diobati jerawat batunya.

Ada beberapa jerawat yang membuat muka dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan di negeri kita kurang nyaman dipandang pasien. Akibatnya mereka pun lari ke Singapura, Penang, atau ke ‘dunia lain’, Jombang.

Masalah pertama dan terbesar adalah komunikasi. Menurut Emanuel, ada beberapa model komunikasi antara pasien dan dokter. Tipe tertua dalam tradisi kedokteran adalah model paternalistik, satu model yang masih banyak dipakai di Indonesia. Pada model itu, interaksi antara dokter dan pasien laksana orang tua dengan anaknya. Dokter memastikan bahwa pasien mendapat terapi terbaik. Tapi, jika terjadi efek samping, hubungan dokter-pasien itu pun bisa memburuk dengan cepat. Tuduhan malpraktek sangat mudah berkembang. Isu yang makin menurunkan tingkat kepercayaan.

Saat ini, sesuai perkembangan globalisasi dan media informasi, hubungan dokter-pasien dituntut untuk berubah. Salah satu model lain yang bisa menjadi pilihan adalah model informatif yang setara. Model informatif tersebut menciptakan transaksi terapetik yang lebih terbuka antara pemberi jasa dan konsumen, meski kadang terasa dingin dan tak melibatkan pribadi.

Risiko model informatif itu adalah waktu konsultasi jadi lebih lama, satu hal yang belum didukung oleh sistem kesehatan di Indonesia. Dokter spesialis di Indonesia harus bekerja di beberapa rumah sakit, praktek dari pagi hingga dini hari agar bisa hidup layak. Keramahan dan pendekatan personal yang diajarkan oleh para guru besar di fakultas kedokteran kadang terlupa.

Begitu pula dengan teman sejawat dokter umum. Siapa yang bisa menjamin para dokter di puskesmas, dengan jumlah pasien puluhan, akan sanggup memberikan informasi lengkap serta memberikan sambutan yang ramah pada pasien-pasiennya?

Hal yang mirip terjadi pula pada profesi paramedis, terutama yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah. Menumpuknya pasien, berjubelnya pasien yang tidur di lorong rumah sakit, semua memberi beban kerja yang tinggi. Pendekatan pribadi kadang terlupakan. Rumah sakit pun terasa kering dan tak lagi ramah.

Masalah komunikasi akibat beban kerja tinggi tersebut sangat terkait dengan problem diagnosa dan terapi. Beban tersebut menyebabkan sebagian dokter dan perawat mengalami penurunan kinerja. Diburu-buru waktu. Berpindah dari satu pasien ke pasien lain. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Akibatnya pun jelas. Beberapa pasien merasa tidak puas, dan lari ke rumah sakit di luar negeri. Atau ke rumah Ponari.

Masalah keterbatasan alat dan teknologi kedokteran juga cukup mengganggu. Kita harus mengakui bahwa peralatan di puskesmas dan rumah sakit daerah belum cukup memadai dalam penanganan beberapa kasus rumit. Sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, dengan dokter yang lebih ahli.

Sayangnya, tidak semua dokter merasa perlu membeberkan fakta tersebut. Sebagian dokter memiliki asumsi bahwa masyarakat Indonesia tidak akan sanggup membiayai pengobatan paripurna tersebut, dan mereka memang benar. Program Jamkesmas dari Pemerintah tidak menanggung biaya untuk transplantasi ginjal maupun transplantasi hati seperti yang dijalani Pak Dahlan Iskan. Namun, mulai kini ada baiknya profesi kedokteran memberikan informasi tentang penanganan maksimal yang bisa ditawarkan oleh dunia kedokteran modern. Informasi ini akan membuat masyarakat sadar bahwa bukan dokter Indonesia yang ‘kuper’, tapi memang ada keterbatasan dalam hal sarana yang terkait dana.

Sungguh, Indonesia tidak kekurangan tenaga ahli. Kualitas fakultas kedokteran kita pun cukup baik. Banyak mahasiswa Malaysia yang belajar kedokteran ke Indonesia. Alat-alat di rumah sakit rujukan pun cukup lengkap. Bahkan Amerika dan Eropa pun mengakui bahwa mereka tidak ahli dalam semua penyakit. Berbagai jenis penyakit infeksi khas dunia ketiga seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit jantung rematik berada di luar keahlian mereka. Dalam jurnal-jurnal ilmiah mereka menyatakan hal itu.

Namun kelebihan mereka adalah dalam usaha untuk menyamankan pasien dan keluarganya. Jujur saja kita kalah dalam kesadaran dan kesiapan berbisnis kesehatan dibanding Singapura dan Penang. Begitu pasien datang di bandara mereka sudah siap mengantar. Pelayanan di rumah sakit pun begitu cepat. Mereka sangat sadar bahwa rakyat Indonesia adalah pangsa pasar yang besar, dan layanan kesehatan adalah industri jasa yang menjanjikan. Tanpa orang Indonesia, rumah sakit di Singapura dan Penang akan merugi karena investasi yang tak kembali.

Bagaimana dengan Ponari? Setali tiga uang dengan jalan pikiran keluarga Pak Syaukani, para pasien Ponari pun merasakan ketidakpuasan. Hanya saja mereka tak beruang. Rumah Ponari adalah rumah sakit rujukan mereka, Mount Elizabeth dan Singapore General Hospital mereka.

Sebagian dari mereka sembuh, banyak juga yang tidak. Inilah yang disebut dengan efek placebo. Efek plasebo adalah efek yang terjadi pada terapi tanpa substansi yang sesungguhnya. Pil palsu yang berisi gula dan gandum. Operasi tanpa pisau, bahkan tanpa menyentuh kulit pasien. Seorang ahli jiwa, Shapiro, mendefinisikan plasebo sebagai terapi apapun yang menggunakan efek psikologis dan reaksi fisiologi tubuh. Di sini hubungan antara pikiran dan tubuh diuji, hasil interaksi rumit antara si penyembuh, proses terapi, dan pasien itu sendiri.

Mereka yang berbondong mencari Ponari adalah mereka yang putus asa pada dunia kedokteran modern, lantas berpaling pada ‘dunia lain’. Dan menggunungnya harapan, disertai keyakinan yang tulus membuat mereka peka pada efek plasebo sebuah batu. Sebuah efek yang terbukti pada beberapa kasus bisa menyembuhkan. Akhirnya, praktek Ponari pun memiliki gaung yang melebihi terapi kedokteran konvensional

Akankah Pak Syaukani sembuh setelah sampai di Singapura? Akankah mereka yang berduyun ke Jombang menerima manfaat dari batu Ponari? Wallahu’alam.

Penulis :

dr. M. Yusuf Suseno, tengah bertugas di RSUD Taman Husada Bontang, Kalimantan Timur.

Mengurai Benang Kusut Aborsi(Jawa Pos 23/11/08)

Layaknya siklus tahunan, sekali lagi kasus aborsi ilegal mencuat. Sepanjang 2007, ada 2 dokter di Surabaya yang terjerat hukum karena melakukan aborsi. Kini, seorang dokter kembali berkubang dalam lubang yang sama.(JP 15/11/08). Mengapa hal ini terjadi?

Salah satu jawabnya adalah karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat untuk tindakan aborsi. Berdasar data organisasi kesehatan dunia WHO pada 1998, sekitar dua juta perempuan di Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Jumlah aborsi tersebut adalah yang terbesar atau lebih 70 persen dari semua kasus di Asia Tenggara.(Kompas 28/8/08).

Di satu kesempatan lain, seorang Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN mengatakan, setiap jam terjadi 300 aborsi di Indonesia, dan 700 ribu di antaranya dilakukan pada perempuan berusia kurang dari 20 tahun. Ini berarti termasuk Lina(nama samaran), gadis Surabaya berusia 15 tahun yang bersama dr YA menjadi tersangka.

Selain Lina, siapa saja yang melakukan aborsi? Ternyata sebagian besar bukanlah teman-teman-teman Lina, remaja tanggung yang hamil di luar nikah. Sebuah penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa 60 persen pelaku aborsi adalah ibu rumah tangga. Penelitian Indraswari dari Unpad juga menemukan bahwa 85 persen pelaku aborsi telah menikah. Penelitian yang diselenggarakan oleh Population Council pada tahun 1996-1997 di klinik swasta dan klinik pemerintah bahkan menunjukkan bahwa 98,8 persen klien aborsi adalah perempuan menikah dan telah punya 1-2 orang anak.

Selain hamil di luar nikah dan gagal KB, alasan lain melakukan aborsi adalah karena perkosaan dan janin yang menderita cacat berat. Intinya adalah saat seorang perempuan mengalami kehamilan yang tak diinginkan, dari sanalah aborsi tampak sebagai salah satu jalan keluar. Beberapa perempuan mencari bantuan medis, sedang yang lain memutuskan mencari pertolongan dari pihak tak berkompeten. Terjadilah komplikasi yang serius seperti perdarahan dan infeksi.

Prof Dr Gulardi SpOG mengatakan, angka kematian ibu (AKI) yang berkisar 300-an per 100.000 kelahiran hidup itu disusun oleh sekitar 11-13 persen kasus aborsi. Sumber lain malah menyatakan kalau aborsi sebenarnya menyumbang hingga 50 persen kematian ibu.

Apa yang terjadi di dunia nyata jelas berhadapan dengan hukum di Indonesia. Sumpah dokter dan kode etik melarang mereka melakukan aborsi, begitu pula dengan UU kesehatan no 23 tahun 1992. KUHP pasal 348 memberi ancaman pidana maksimal lima tahun untuk tindakan aborsi tanpa indikasi medis.

Tidak seperti hukum negara kita, agama islam sebenarnya masih memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Sebagian ulama membolehkan aborsi yang disengaja sebelum umur kehamilan 120 hari, sedang sebagian membolehkan sebelum usia 40 hari. Yang lain mengharamkannya, kecuali atas indikasi menyelamatkan nyawa ibu. Pendapat terakhir inilah yang banyak dianut oleh ulama Indonesia.

Seorang ulama klasik, Ibnu Abidin al-Hanafi bahkan berpendapat bahwa tidak diperkenankan kepada siapapun untuk menggugurkan kandungannya meskipun khawatir akan membahayakan jiwa sang ibu. Menurut beliau, hal ini karena pada dasarnya kematian ibu tersebut hanyalah dugaan manusia semata.

Bagaimana dengan MUI? Saat ini fatwa MUI membolehkan tindakan aborsi jika kehamilan tersebut membahayakan ibu, dan juga pada kasus pemerkosaan dimana umur kehamilan belum mencapai 40 hari.(hidayatullah.com 9/11/06)

Lantas, apa yang kini harus dilakukan? Satu hal yang harus disadari bahwa kasus aborsi tidak bisa dipandang secara hitam putih. Apalagi dengan pola pikir bahwa mereka yang melakukan aborsi adalah makhluk berdosa, dan karenanya tak perlu diperhatikan, tak perlu dipikirkan nasibnya. Bila pola tersebut yang kita pakai, maka tak akan pernah ada jalan keluar. Kita laksana seorang pertapa di tengah riuhnya pasar, dan kita menutup mata terhadap dunia sekitar.

Beberapa tahun lalu, seorang ibu beranak 3 menemui saya karena gagal ber-KB, meminta agar kandungannya yang berumur 1 bulan digugurkan. Ia tampak sangat tertekan, saya tahu, perasaannya tengah terguncang. Saya membujuknya untuk membatalkan niat, berlindung di balik dalil agama, moralitas, sumpah dokter, KUHP, dan UU. “Tapi Dok, suami saya sekarang tidak bekerja, saya ini miskin. Siapa yang akan membelikan segala kebutuhan bayi ini?” Saya terdiam.

Lantas seperti sebagian besar manusia lain, saya tak tahu kemana ia pergi. Atau mungkin diam-diam, jauh di dalam hati, saya tak peduli. Mungkin ia minum jamu terlambat bulan, atau mencoba bertandang ke dukun untuk diurut perutnya, lantas dimasukkannya tangkai daun dan ramuan ke dalam rahim, yang membuatnya berdarah-darah dan mati. Atau ia pergi ke tempat praktek teman sejawat sejenis dr Edwin, dr Halim dan dr YA? Entahlah.

Menyelesaikan kasus aborsi ilegal seperti kasus Lina dan dr YA, adalah mengurai benang kusut pendidikan seks, dan masalah sosial ekonomi. Jika Anda termasuk dalam golongan yang anti legalisasi aborsi, maka Anda harus bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat, membuat mereka lebih terdidik, menyebarluaskan alat kontrasepsi dengan angka kegagalan serendah mungkin, menekan tayangan televisi dan majalah porno, membuat remaja sekitar rumah sungguh-sungguh bertakwa, menyuluh pendidikan seksual pada para ABG, dan hal-hal lain yang mencegah masyarakat berpikir kalau aborsi adalah solusi.

Sekolahkanlah anak tetangga yang tidak mampu, bukalah lapangan pekerjaan, bagilah makanan pada tetangga, dan ajaklah anak-anak mereka berangkat ke tempat ibadah. Karena jika tidak, itu sama saja dengan membiarkan luka karena masalah aborsi itu terus membusuk. Dan kita melakukan kebijakan setengah hati, sambil tetap merasa bersih, berasa suci di tengah bau busuk itu.

Bagaimana jika hati kecil Anda menyetujui legalisasi aborsi dalam lingkup terbatas, oleh tenaga ahli dan dengan aturan yang ketat? Jika tidak bermental baja, mungkin diam lebih baik. Sebab jika Anda bersuara, maka bersiaplah untuk mendapat cemooh, dicap sekuler dan liberal, beriman kurang, bahkan tak bertakwa.

Apapun pilihan kita saat ini, mungkin tak seharusnya kita berpikir sempit dan merasa paling benar. Tak ada yang sungguh-sungguh hitam. Seperti juga tak ada yang sungguh-sungguh putih. Kyai Mustofa Bisri pernah menulis, kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar.

ditulis  di Apartemen Sawo Kecik,  Bontang, Kaltim

Puskesmas yang ‘Sakit’ (Surabaya Post 13/8/08)

oleh dr. M. Yusuf Suseno

Di tengah sorotan publik terhadap pelaku korupsi, beberapa waktu lalu kota Surabaya diramaikan oleh isu pungli di sebagian Puskesmas. Campur aduk isi berita tentang instansi pelayanan kesehatan primer itu. Ada keprihatinan, tersirat permakluman, tapi jelas terasa kritik yang mengiris. Lepas dari peraturan daerah yang mungkin perlu direvisi, isu pungli di Puskesmas tetaplah menyengat kalangan kesehatan di Surabaya. (Surabaya Post 5/8/08)

Bagi penulis, bekerja di Puskesmas adalah periode hidup dimana idealisme harus bertarung dengan kenyataan tentang cara menghidupi institusi. Masalah menumpuk tinggi. Hormon stres meningkat. Mulai dari tenaga honorer yang terlalu tua untuk diangkat. Pertemuan informal dukun bayi yang butuh konsumsi dan ongkos transport. Atap ruang rawat inap yang hampir runtuh. Tabung oksigen yang rusak tak kunjung diganti. Sedang dana dari Pemerintah Daerah kadang tersendat tak kunjung turun.

Tapi semua itu tak seberapa dibanding teror moral menjelang Lebaran. Belasan pasang mata menatap, bertanya, bisakah sang pemimpin memberi sedikit tambahan tunjangan hari raya?

Ah, dua ribu lima ratus rupiah yang memalukan. Coba bandingkan dengan iklan di surat kabar besar tentang klinik pengobatan Cina. Atau rumah sakit Tiongkok yang rajin menjaring pasien di Surabaya. Hampir tiap minggu mereka mematut diri di media. Besar, sepertiga halaman, menyedot perhatian. Terlihat hebat. Pelan-pelan memaksa kita jadi penonton. Inilah efek industrialisasi layanan kesehatan. Mereka kelihatan berkelas. Sedang Puskesmas kita kampungan. Cuma dua ribu lima ratus saja. Lebih murah dari semangkok mie ayam. Itupun masih diisukan pungli! Baca lebih lanjut

Belajar Menerima ODHA, Belajar Menjadi Daun(Jawa Pos 2 Juli 2008)

oleh dr. M. Yusuf Suseno

Dirgo (nama samaran), seorang penderita HIV/AIDS (ODHA) stadium 4 yang ditolak pulang oleh warga seputar tempat tinggalnya di Surabaya bukan yang pertama mengalami nasib nahas itu. Mungkin juga bukan yang terakhir (Jawa Pos 29/6/08). Untuk kalangan medis pun, menghadapi dan merawat seorang penderita ODHA bukan perkara mudah.

Apalagi bagi masyarakat awam. Sebagian besar kita masih memiliki rasa enggan, mirip perasaan suci yang dimiliki seorang rahib Bani Israil, saat seorang pemuda bertanya, “Aku telah membunuh 99 manusia, masih adakah jalan bagiku untuk bertobat?”(HR Bukhari/Muslim). Tidak ada. Jawaban singkat itu mewakili kesombongan sebagian besar manusia. Seakan merekalah yang memiliki pintu-pintu surga.

Padahal, siapa tahu kalau sebenarnya pintu tertutup untuk ODHA adalah pintu Tuhan yang terbuka? Pintu terbuka yang mengajarkan ODHA memanfaatkan sisa hidup dan mengakhirinya dengan layak. Dan mungkin pintu terbuka untuk kita agar bisa berkaca, lebih rendah hati, dan akhirnya mati dengan layak pula. Kematian yang belum tentu lebih mulia dibanding mereka. Baca lebih lanjut

Kearifan Menyikapi Gizi Buruk(Jawa Pos 5/4/08, setelah 5 bulan menunggu…)

akhirnya… 🙂

oleh M. Yusuf Suseno

Menonton Pak Dahlan Iskan di acara Kick Andy (MetroTV 3/4/08) membuat saya teringat pada sepotong kalimat di buku Tuesday with Morrie-nya Mitch Albom. Morrie, yang saat itu tengah menjelang ajal, seperti juga Pak Dahlan menjadi makin arif dan mempertanyakan banyak hal tentang esensi hidup. Tiap pagi ia bertanya pada diri sendiri, “Inikah hari ajalku? Apakah aku telah melakukan hal-hal yang bermakna dalam hidup? Apakah aku telah menjadi seseorang yang sungguh-sungguh kuinginkan?”

Sayangnya kalimat itu tak berlaku untuk para balita gizi buruk dan orang tuanya di Surabaya. Mereka yang sebagian besar berada pada garis kemiskinan mungkin hanya bisa bertanya. ”Inikah hari ajalku? Apakah aku telah melakukan semua hal yang bisa kupikirkan untuk mempertahankan hidup?” Bagi mereka, kearifan dan kesempurnaan budi pekerti bukan tujuan utama. Perjuangan membebaskan diri dari kemiskinan dan gizi buruk masih harus disemangati.

Semangat ini tercermin dari 7,5 milyar dana anggaran untuk penanggulangan gizi buruk oleh Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya.(Jawa Pos 3/4/08) Sebagai respon dari Pemerintah untuk meniadakan balita kurus kering di Surabaya, masyarakat pasti berterima kasih. Begitu besar perhatian Pemerintah pada kasus ini. Hanya saja kita juga perlu ragu, bisakah uang sebesar itu menggairahkan kembali Posyandu? Mungkinkah sebagian dana 7,5 milyar itu membuat Pak Camat dan Lurah lebih waspada? Akankah tujuan akhir memberantas gizi buruk tercapai? Maybe yes, maybe not. Baca lebih lanjut

Kondom dan Spiritualitas Tertinggi

HARI AIDS Sedunia. Komisi Penanggulangan AIDS(KPA) Nasional berniat melaksanakan Pekan Kondom Nasional 2007 sebagai bagian dari Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2007.

Anda setuju dengan kampanye penggunaan kondom? Atau Anda termasuk penentangnya? Berikut beberapa argumen mengapa saya setuju dengan kampanye kondom. Baca lebih lanjut

Rakyat Sehat Negara Kuat, Sebuah Mantra?

dr M. Yusuf Suseno

Tulisan ini bukan semata untuk menjawab tulisan Sdr Maria Endang Pergiwati yang berjudul Hak Warga Negara Atas Pelayanan Medis(Surya 9/11), yang merupakan tanggapan atas tulisan saya sebelumnya, Penyebab Askeskin Tak Sakti(Surya 5/11).

Karena sungguh saya sepakat dengan substansi yang disampaikan. Semua warga negara berhak menerima pelayanan medis paripurna. Tak peduli ia menggunakan gakin ataupun tidak. Apalagi saat Pemerintah tengah memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-43 tanggal 12 November dengan tema besarnya, Rakyat Sehat Negara Kuat.

Kemarin saya baru saja beranjak pulang dari rumah sakit saat tiba-tiba langkah dan mata saya terhenti. Seorang perempuan 50-an tahun terduduk di tangga depan ruang rawat inap. Tangannya menggenggam gelisah beberapa lembar resep, dan kadang ditekankannya kertas-kertas itu ke kepalanya. Lantas didekatkannya mata pada lembaran tulisan itu. Tulisan di atas dua lembar resep Askeskin, selain selembar resep umum yang berukuran lebih kecil tapi juga berisi beberapa jenis obat.

Bajunya yang berwarna kusam makin lusuh karena ujungnya berkali-kali terpakai untuk mengusap sudut matanya yang gelap gelisah. Cemas karena tahu, seseorang yang dicintainya tengah menunggunya. Menunggu obat penting berharga mahal yang tak lagi ditanggung Askeskin. Baca lebih lanjut