Belajar menjadi daun…

oleh M. Yusuf Suseno

Membaca laporan Jawa Pos tentang Royal Adelaide Hospital memaksa saya berkaca pada kondisi rumah sakit(RS) di negeri sendiri. Rumah sakit rujukan milik pemerintah Australia digambarkan memiliki suasana yang begitu tenang, ramah, dan bahkan dilengkapi fasilitas gedung sepuluh lantai yang bisa digunakan keluarga pasien dari luar kota untuk menginap.

Akhir laporan itu juga menunjukkan rasa cinta dan harapan sang wartawan yang besar terhadap RS pemerintah di Surabaya. “Alangkah mulianya jika pengelola RSU dr Soetomo juga mendirikan gedung serupa. Tentu akan bisa menghapus kekumuhan yang timbul dari keluarga pasien yang keleleran. Mungkin lebih efektif daripada menutupinya dengan membangun fasilitas-fasilitas rawat inap mewah.” (Jawa Pos, 2/6/07)

Sementara itu, tiap pagi yang tampak adalah antrean panjang pendaftar di depan loket Askes Maskin di instalasi rawat jalan sebuah RS pemerintah di Surabaya. Kadang, begitu banyaknya para pengantri hingga antrean itupun keluar dari ruangan, memenuhi pelataran parkir. Menjelang siang, instalasi rawat jalan tersebut juga begitu penuh, dan meskipun para dokter dan perawat RS sudah bersimbah keringat, toh pasien tetap harus menunggu dalam hitungan jam.

Rutinitas pagi dan siang hari itu juga mengingatkan kita pada berita di Jawa Pos tentang membludaknya pasien di beberapa rumah sakit(RS) pemerintah wilayah Surabaya kira-kira sebulan lalu. Begitu penuhnya, sebagian harus berbaring di atas matras. (Jawa Pos, 8,9,10 Mei 2007). Alih-alih merasa bangga, berita ini seharusnya membuat kita sedih. Mengapa harus sedih? Bukankah ini berarti bukti kalau pelayanan RS pemerintah masih dipercaya?

Syukurlah kalau memang perasaan itu yang mendasari kedatangan mereka di RS pemerintah. Bagaimana jika alasannya adalah karena alasan ekonomi semata? Bukankah ini membuktikan kalau Pemerintah tidak berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat?

Selain itu, ada satu hal yang tidak banyak disadari oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh para tenaga medis dan paramedis yang bertugas sekalipun. Ia digambarkan dengan sangat lugas oleh dokter Cameron dalam majalah The Medical Journal of Australia tahun 2006. An overcrowded hospital should now be regarded as an unsafe hospital. Sebuah RS yang penuh sesak harus dipertimbangkan sebagai rumah sakit yang kurang aman. Mengapa demikian?

Dasar kalimat menggelitik ini adalah penelitian di majalah yang sama terhadap sebuah RS rujukan tersier di Canberra, Australia. Tipe RS ini sama dengan Royal Adelaide Hospital yang dilaporkan Jawa Pos. Peneliti menyimpulkan bahwa hari-hari overcrowded alias penuh sesak, salah satunya ditandai dengan tidak cukupnya tempat tidur di RS dan arus pasien rawat inap yang terhambat, ternyata berhubungan dengan peningkatan tingkat kematian dalam 10 hari setelah pasien masuk ke RS.

Topik seputar rumah sakit yang penuh, terutama ruang gawat darurat yang sesak pikuk ini juga sebenarnya sudah menjadi masalah lama, bahkan untuk sekelas negara adidaya seperti Amerika. Artikel majalah Time edisi bulan Mei 1990 mengulas dalam tentang penuh sesaknya ruang gawat darurat di sana dan menutup artikel tersebut dengan kalimat yang sangat menohok. “Until the emergency room is made safe for emergencies, no one will be safe.”

Kita tentu boleh tidak setuju dengan pernyataan dokter Cameron maupun investigasi majalah Times di atas. Bisa saja RS di Surabaya lebih baik dari mereka?

Saya tidak bermaksud membandingkan situasi RS pemerintah di Surabaya dan di luar negeri. Tapi, melihat tingkat kesibukan serta permintaan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap satu pusat pelayanan kesehatan, rasa-rasanya ada yang kurang dalam sistem kesehatan kita. Mungkin perlu peninjauan kembali sistem kesehatan, terutama tentang kurangnya upaya preventif di tingkat dasar. Salah satunya adalah program kelurahan siaga yang telah dicanangkan Dinkes hampir satu tahun lalu. Sampai dimana kelanjutannya?

Selain upaya preventif seperti kelurahan siaga, mekanisme rujukan pasien, yang bisa mencegah sebuah RS pemerintah menjadi RS yang overcrowded mendesak untuk ditinjau ulang. Jelas Puskesmas dan RS pemerintah lain dituntut mengembangkan diri. Pelesetan bahwa Puskesmas saat ini adalah singkatan dari “pusing keseleo masuk angin” harus diubah agar ia lebih dipercaya untuk menangani penyakit-penyakit yang lebih berat. Hal ini penting agar beban RS rujukan yang seakan dibebani tanggung jawab untuk tidak menolak pasien menjadi lebih ringan, hingga pelayanan kepada pasien pun lebih maksimal.

Penuh sesaknya RS pemerintah juga seharusnya juga menjadi cermin bagi para penentu kebijakan RS pemerintah di Surabaya. Selain penambahan sarana dan tenaga kesehatan, mungkin perlu dilakukan kajian ulang sistem arus pasien di rumah sakit, hingga prinsip right care to the right patient at the right time, bisa tercapai lebih baik.

Bagaimanapun, harapan dan cinta masyarakat Surabaya serta Jawa Timur yang begitu besar pada sebuah RS pemerintah (entah karena dipaksa oleh kondisi ekonomi atau benar-benar percaya) tidaklah salah. Tapi, jangan sampai karena terlalu cinta hingga masyarakat memosisikan RS sebagai pengganti Puskesmas atau dokter keluarga. Padahal sebuah RS terbaik dan terlengkap sekalipun tidak bisa menggantikan posisi dokter keluarga.

Selain dokter RS tidak mengenal betul pasien dan riwayat penyakitnya, suasana IRD maupun poliklinik yang sesak pikuk juga kurang mendukung untuk dilakukannya pemberian informasi menyeluruh tentang kondisi penyakit pasien dan pilihan terapinya. Akibatnya kesalahpahaman antara dokter dan pasien pun lebih mudah terjadi.

Fungsi kesehatan pencegahan pun cukup sulit dilakukan oleh dokter dan paramedis RS pemerintah akibat kesibukan yang luar biasa. Padahal inilah aspek terpenting yang seharusnya diberikan oleh sistem kesehatan pada masyarakat.

Karenanya, mari sepakat untuk tidak pergi ke IRD ataupun poliklinik RS jika sekiranya keluhan kita masih bisa ditangani oleh dokter keluarga atau Puskesmas terdekat. Segeralah memeriksakan diri begitu ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Tidak seharusnya Anda menunggu hingga kondisi memburuk, lantas berharap bisa memintas waktu dan biaya pemeriksaan di dokter keluarga atau Puskesmas, tetapi toh akhirnya harus menunggu lama di selasar IRD, ataupun antri di poliklinik RS. Bukankah sehat masih menjadi salah satu harta tak ternilai kita?

Membaca artikel Jawa Pos kemarin juga mengingatkan saya pada rencana pemerintah untuk melakukan swastanisasi RS, dengan menerapkan sistem Badan Layanan Umum(BLU). Proses menuju BLU penuh tersebut kini gencar berlangsung. Akankah perubahan ini meningkatkan kinerja RS pemerintah, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan membuat mereka makin cinta? Semoga.
M. YUSUF SUSENO
Dokter umum, tinggal di Surabaya.

Filed under: artikel termuat di JAWA POS, kebijakan dunia kesehatan |